Hadapi Tantangan Perkembangan Kota dan IKN, Balikpapan Perkuat Regulasi Kebencanaan dan Ketertiban Masyarakat
Bujurnews.com, Balikpapan – Perkembangan Kota Balikpapan sebagai salah satu kawasan strategis penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat landasan regulasi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta keselamatan masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan, Senin (14/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, menyampaikan nota penjelasan Wali Kota terhadap dua rancangan regulasi, yakni perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah serta Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
Penguatan aturan penanggulangan bencana menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah seiring meningkatnya kompleksitas risiko yang dihadapi Balikpapan. Karakteristik wilayah yang memiliki kawasan industri, pusat aktivitas ekonomi, wilayah pesisir, serta jalur transportasi darat, laut dan udara menjadikan kota ini memiliki potensi kerawanan bencana yang beragam.
Risiko tersebut tidak hanya berasal dari faktor alam seperti banjir, genangan, cuaca ekstrem, gelombang tinggi dan abrasi, tetapi juga mencakup kebakaran permukiman, kecelakaan transportasi hingga pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri dan bahan berbahaya dan beracun (B3).
Bagus menjelaskan bahwa regulasi yang berlaku saat ini perlu disesuaikan dengan perkembangan karakteristik dan jenis ancaman bencana. Pembaruan aturan diharapkan mampu menghadirkan sistem penanggulangan yang lebih responsif, terkoordinasi dan mengedepankan upaya pencegahan.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam perubahan perda tersebut meliputi penguatan mitigasi berbasis data risiko, perlindungan kelompok rentan, pembagian kewenangan pemerintah daerah, pengelolaan pendanaan dan bantuan bencana, serta penyempurnaan ketentuan pidana.
Pemerintah juga mendorong penerapan pendekatan pengurangan risiko bencana atau disaster risk reduction. Dengan pendekatan ini, penanggulangan bencana tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga mencakup langkah antisipasi, kesiapsiagaan, perlindungan masyarakat hingga pemulihan pascabencana.
Di sisi lain, pertumbuhan Balikpapan sebagai gerbang utama menuju IKN turut membawa konsekuensi terhadap dinamika kehidupan perkotaan. Peningkatan mobilitas penduduk, aktivitas ekonomi, arus logistik dan pemanfaatan ruang publik membutuhkan sistem pengawasan serta pengaturan ketertiban yang semakin kuat.
Atas dasar tersebut, pemerintah daerah juga mengajukan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat sebagai penyempurnaan terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah melalui Perda Nomor 1 Tahun 2021.
Rancangan regulasi ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, di antaranya ketertiban bangunan, lalu lintas dan angkutan jalan, fasilitas umum, lingkungan, pencegahan bencana, kegiatan usaha hingga ketertiban sosial.
Menariknya, penguatan ketertiban kota tidak hanya diarahkan pada peningkatan peran pemerintah melalui aparat penegak peraturan daerah, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat. Salah satu langkah yang direncanakan adalah menghidupkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) secara menyeluruh, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan hingga RT.
Menurut Bagus, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun lingkungan yang aman dan tertib. Mekanisme pelaporan serta pencegahan dini diharapkan dapat memperkuat pengawasan lingkungan sekaligus meningkatkan kepedulian warga terhadap kondisi di sekitarnya.
Dalam pelaksanaannya, pengawasan dan penegakan ketentuan akan melibatkan Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah serta unsur instansi terkait lainnya. Raperda juga mengatur penerapan sanksi administratif, sedangkan sanksi pidana ditempatkan sebagai langkah terakhir atau ultimum remedium.
Melalui pembahasan kedua Raperda tersebut, Pemkot Balikpapan berupaya memastikan bahwa perkembangan kota berjalan seiring dengan peningkatan kualitas perlindungan masyarakat. Regulasi yang lebih adaptif diharapkan dapat menjadi fondasi dalam membangun Balikpapan yang tangguh menghadapi risiko bencana, tertib dalam penyelenggaraan kehidupan perkotaan, serta mampu menjawab tantangan pertumbuhan kawasan penyangga IKN. (*/ADV/Diskominfo Balikpapan)
