Bujurnews.com, Samarinda – Ancaman kekeringan akibat musim kemarau mendorong DPRD Kota Samarinda menaruh perhatian pada ketersediaan sumber air alternatif. Selain untuk menjaga pasokan air bersih masyarakat, sumber air tambahan juga mulai dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pertanian di tengah meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyampaikan hal tersebut usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (15/9/2026). Pertemuan melibatkan BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Perumdam Tirta Kencana, Dinas PUPR, dan DLH untuk membahas mitigasi dampak kemarau secara menyeluruh.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Waduk Benanga di Lempake. Tingginya sedimentasi disebut telah mengurangi debit air sehingga berpotensi memengaruhi ketersediaan air bersih apabila kemarau berlangsung semakin panjang.
“Kawasan Benanga perlu kita waspadai karena berpotensi mengalami kekeringan cukup serius. Sedimentasi waduk saat ini cukup tinggi sehingga debit air berkurang dan kondisi itu bisa berdampak terhadap suplai air bersih,” ujar Deni.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Deni mengatakan Perumdam Tirta Kencana bersama Dinas PUPR telah menyiapkan sejumlah langkah. Salah satunya membuat alur dari titik Dayung menuju Benanga yang diharapkan dapat membantu menambah suplai air ke waduk.
Alternatif sumber air juga mulai diarahkan untuk kebutuhan pertanian. Sejumlah void telah melalui pengujian kadar air sebelum dimanfaatkan untuk membantu pengairan lahan pertanian di Kecamatan Makroman. Langkah tersebut menjadi bagian dari mitigasi agar dampak kemarau tidak semakin menekan aktivitas masyarakat.
Di sisi lain, musim kering juga meningkatkan risiko Karhutla. Luasan lahan yang terdampak kebakaran di Samarinda telah mencapai sekitar 273 hektare. Kondisi lahan gambut seperti di Jalan Irigasi, kawasan Palaran, menjadi salah satu tantangan karena api berpotensi kembali muncul meskipun sebelumnya telah dilakukan pemadaman.
Deni menilai kondisi tersebut membutuhkan penanganan secara berkelanjutan dan tidak dapat hanya mengandalkan satu instansi. Pemantauan titik api selama 24 jam oleh satuan tugas terkait dinilai penting untuk mencegah kebakaran kembali meluas.
“Kami mengundang dinas-dinas terkait agar penanganan dan mitigasi Karhutla di Samarinda dapat dilakukan bersama-sama dan lebih terkoordinasi,” katanya.
DPRD juga mendorong keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau CSR untuk membantu pemerintah menghadapi dampak kemarau. Kontribusi dunia usaha diharapkan dapat memperkuat sumber daya yang tersedia, terutama untuk penanganan Karhutla dan persoalan kekeringan.
“Kita berharap perusahaan tidak hanya memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada. Harus ada kontribusi nyata yang bisa diberikan untuk membantu penanganan Karhutla maupun dampaknya terhadap masyarakat,” tegas Deni.
DPRD Samarinda berharap langkah mitigasi dapat dilakukan secara bersamaan, mulai dari pengendalian Karhutla, menjaga cadangan air baku hingga menyediakan alternatif pengairan bagi pertanian. Kolaborasi OPD, satuan tugas, perusahaan dan masyarakat dinilai menjadi kunci menghadapi dampak musim kemarau.
(Rir/Adv DPRD Samarinda)
