Syahrudin M Noor Ingatkan Pemda PPU, Tarik Investor Tak Cukup Hanya dengan Karpet Merah
FOTO: Wakil Ketua I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor,
Bujurnews, Penajam – Wakil Ketua I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya menawarkan kemudahan investasi kepada calon investor, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas pendukung di kawasan yang akan dikembangkan.
Menurutnya, upaya pemerintah daerah mendorong PPU menjadi pusat ekonomi baru harus dibarengi dengan perencanaan kawasan yang matang. Mulai dari ketersediaan lahan, jaringan listrik, air bersih, hingga akses jalan yang memadai.
Syahrudin menilai, pemberian kemudahan atau karpet merah kepada investor tidak akan banyak berarti apabila kebutuhan dasar untuk menjalankan kegiatan usaha belum tersedia.
“Percuma kita memberikan karpet merah kepada investor kalau fasilitasnya tidak disiapkan. Airnya ada atau tidak, akses jalannya bagus atau tidak, listriknya tersedia atau tidak. Itu yang harus dipastikan,” ujarnya, Minggu (8/11/2026).
Ia mengatakan, investor membutuhkan kepastian sebelum memutuskan menanamkan modal. Karena itu, pemerintah daerah perlu terlebih dahulu memetakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri maupun pusat bisnis.
Menurutnya, penataan tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan klaster-klaster industri sesuai potensi dan kebutuhan investasi. Dengan begitu, calon investor memiliki gambaran jelas mengenai lokasi usaha serta fasilitas yang disediakan pemerintah.
“Kalau tanahnya sudah disiapkan, listriknya tersedia, kemudian sudah ada pembagian klaster, investor bisa diarahkan masuk ke kawasan tersebut. Jangan sampai kita mengundang orang datang, tetapi ketika mereka tiba, tidak ada fasilitas yang bisa ditawarkan,” tegasnya.
Syahrudin juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya menyampaikan gambaran besar mengenai peluang investasi tanpa diikuti kepastian pelaksanaan di lapangan.
Ia menilai, penataan kawasan industri penting dilakukan untuk menghindari persoalan harga tanah yang tidak terkendali akibat meningkatnya minat investasi.
Salah satu kawasan yang menurutnya perlu mendapat perhatian adalah Buluminung. Syahrudin mengaku sebelumnya telah menyampaikan sejumlah rekomendasi dan pokok-pokok pikiran mengenai pengembangan kawasan tersebut sebagai pusat bisnis dan kegiatan ekonomi.
Bahkan, ia menyebut telah menyusun kajian serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk mewujudkan pusat bisnis di Buluminung.
“Ketika pemerintah ingin menjadikan Buluminung sebagai pusat bisnis, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Itu sudah pernah saya sampaikan dan rekomendasinya juga ada,” ungkapnya.
Selain pengembangan kawasan Buluminung, Syahrudin turut menyinggung upaya mendorong revitalisasi pelabuhan dan membuka peluang masuknya arus pelayaran nasional ke PPU.
Menurutnya, keberadaan pelabuhan yang didukung fasilitas memadai dapat menjadi salah satu penunjang aktivitas ekonomi dan memperkuat daya tarik investasi daerah.
Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya berfokus mempromosikan potensi PPU, tetapi juga mempercepat langkah konkret dalam menyiapkan kawasan, infrastruktur, dan kepastian investasi.
Dengan kesiapan tersebut, peluang PPU menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) diharapkan dapat diwujudkan melalui investasi yang benar-benar terealisasi. (ADV)
