DPRD Samarinda

PLN Diminta Bertanggung Jawab atas Pemadaman Berulang, Usulkan Potongan 50 Persen Pembayaran

Pemadaman yang terjadi dan terus berulang hingga kini di Kota Samarinda.(Rfh)

Bujurnews.com, Samarinda – Persoalan pemadaman listrik yang berulang di Kota Samarinda dalam beberapa bulan terakhir mendorong DPRD setempat meminta PT PLN (Persero) memberikan kompensasi langsung kepada pelanggan.

Salah satu usulan yang disampaikan adalah pemotongan tagihan listrik hingga 50 persen bagi seluruh pelanggan di Samarinda.

Usulan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim.

Ia menilai masyarakat tidak seharusnya dibebani pembayaran listrik dengan tarif normal apabila pelayanan yang diterima masih sering terganggu.

Menurut Rohim, gangguan pasokan listrik di Samarinda telah berlangsung hampir enam bulan.

Namun, hingga kini belum terlihat penyelesaian yang mampu memberikan kepastian kepada masyarakat terkait normalisasi layanan kelistrikan.

Dia menilai pemberitahuan jadwal pemadaman maupun permohonan maaf yang disampaikan PLN belum cukup untuk mengganti kerugian yang dialami pelanggan.

Terlebih, pemadaman listrik tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga berdampak terhadap operasional dan produktivitas pelaku usaha.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut meminta PLN menunjukkan bentuk tanggung jawab yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, bukan sekadar menyampaikan penjelasan mengenai gangguan teknis.

Salah satu bentuk tanggung jawab yang menurutnya dapat dipertimbangkan adalah memberikan potongan tagihan listrik sebesar 50 persen kepada seluruh pelanggan di Samarinda selama persoalan pemadaman masih terjadi.

“Misalnya, karena terjadi pemadaman secara berkala di Samarinda, seluruh pelanggan di Samarinda dipotong 50 persen dari tagihan. Itu tanggung jawab namanya,” ujarnya pada Rabu (11/11/2026).

Selain persoalan kompensasi, Rohim juga menyoroti penjelasan PLN yang selama ini kerap menyebut kerusakan pembangkit sebagai penyebab terganggunya pasokan listrik.

Rohim mempertanyakan mengapa persoalan kerusakan tersebut membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan untuk ditangani.

Menurutnya, PLN perlu memberikan penjelasan yang lebih konkret mengenai kondisi pembangkit sekaligus langkah penyelesaian yang sedang dilakukan.

Rohim bahkan menilai alasan kerusakan pembangkit tidak semestinya terus disampaikan tanpa disertai kepastian mengenai pemulihan layanan.

“Kalau memang rusak, tinggal diperbaiki. Kalau memang tidak bisa diperbaiki, beli yang baru. Saya pribadi sudah tidak percaya dengan berbagai alasan PLN itu,” tegasnya.

Ia berharap PLN segera menuntaskan persoalan kelistrikan yang terjadi di Samarinda agar masyarakat tidak terus menghadapi ketidakpastian akibat pemadaman berulang.

Menurutnya, keandalan pasokan listrik merupakan kebutuhan mendasar yang berpengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan, mulai dari aktivitas rumah tangga, pelayanan publik, hingga keberlangsungan kegiatan ekonomi.

Lebih jauh, Rohim juga meminta aparat penegak hukum melakukan audit terhadap pengelolaan PLN.

Langkah tersebut dinilai perlu untuk menelusuri penyebab gangguan pelayanan yang terus berulang sekaligus mengetahui apakah terdapat persoalan dalam pengelolaan maupun pemeliharaan infrastruktur kelistrikan.

Ia menegaskan, evaluasi menyeluruh diperlukan agar persoalan serupa tidak terus berlarut-larut dan masyarakat dapat kembali menikmati layanan listrik secara normal.

(Adv/Rfh)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button