Ishaq Rahman Kritik Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di Api-Api, Minta Pemda Kaji Ulang
FOTO: Anggota DPRD PPU, Ishaq Rahman.
Bujurnews, Penajam – Rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di kawasan Api-Api, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), mendapat sorotan dari Anggota DPRD PPU, Ishaq Rahman.
Ia meminta pemerintah daerah mengkaji kembali penentuan lokasi pembangunan tersebut. Menurutnya, kawasan Api-Api sebelumnya sudah pernah dibangun Tempat Pelelangan Ikan (TPI), tetapi tidak beroperasi secara optimal.
Ishaq menilai, mengulang pembangunan di lokasi yang memiliki catatan kurang baik tanpa evaluasi menyeluruh berpotensi membuat anggaran daerah tidak digunakan secara efektif.
“Kalau yang di Api-Api itu sudah pernah gagal. Di sana dibangun TPI, kemudian tidak berjalan. Kenapa kita harus mengulangi sesuatu yang sudah pernah gagal?” ujarnya.
Ia menyebut, kawasan Lokpon SDR di Kelurahan Waru justru lebih sesuai dengan kebutuhan nelayan. Selain berada di kawasan sungai, lokasi tersebut dinilai memberikan perlindungan lebih baik bagi kapal saat bersandar.
Menurutnya, kondisi perairan di muara Sungai Tunan memungkinkan kapal nelayan lebih aman dibandingkan apabila fasilitas tambat dibangun menjorok ke laut terbuka.
Ishaq juga menyoroti rencana pembangunan jeti atau jembatan tambat kapal. Ia khawatir posisi kapal yang bersandar di sisi jembatan berpotensi mengalami benturan dengan tiang penyangga ketika gelombang dan pasang surut terjadi.
“Kalau dibangun di kawasan Sungai Tunan, posisinya lebih memungkinkan. Jembatan bisa lebih awet dan kapal nelayan juga tidak mudah berbenturan dengan badan jembatan,” jelasnya.
Selain persoalan teknis, ia mengungkapkan bahwa lahan di kawasan Lokpon SDR berpotensi disediakan melalui hibah masyarakat. Kebutuhan lahan yang diperlukan diperkirakan sekitar setengah hektare.
Ia juga mempertanyakan alasan pemerintah daerah mengarahkan pembangunan ke Api-Api, terlebih menurutnya lahan yang menjadi pertimbangan di kawasan tersebut merupakan aset pemerintah provinsi, bukan aset pemerintah kabupaten.
Ishaq mengaku kecewa karena pembahasan mengenai penentuan lokasi pembangunan tersebut tidak melibatkan DPRD secara optimal.
“Banyak hal yang dilakukan pemerintah daerah sekarang tidak lagi meminta pendapat dengan DPRD. Berjalan dengan sendirinya,” katanya.
Padahal, ia mengaku menjadi salah satu pihak yang sejak awal mendorong pembangunan fasilitas perikanan di kawasan Waru. Bahkan, sebelum menjabat sebagai anggota DPRD, dirinya telah turun langsung mendengarkan keluhan nelayan.
Ia menegaskan tidak bermaksud menghambat pembangunan di PPU. Namun, menurutnya, setiap program yang menggunakan uang rakyat harus didahului kajian teknis, evaluasi, serta komunikasi antarpihak terkait.
Ishaq berharap pemerintah daerah, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dapat duduk bersama dengan pemilik lahan, pengusul program, Dinas Perikanan, dan Bapelitbang sebelum mengambil keputusan.
“Jangan terburu-buru. Jangan sampai kita meninggalkan sejarah bahwa tempat itu pernah dibangun, tetapi tidak berjalan. Harus ada kajian yang lebih spesifik dan komunikasi yang baik,” tegasnya.
Ia mengingatkan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah harus lebih cermat menentukan lokasi pembangunan agar fasilitas yang dibangun benar-benar berfungsi dan memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan. (ADV)
