Pemkot Bontang Gelar Bontang City Carnival 2024, Sediakan Hadiah Ratusan Juta
Bontang – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bontang menyiapkan total hadiah hingga ratusan juta bagi pemenang di event Bontang City Carnival (BCC) 2024.
Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Bontang, Iwan mengatakan anggaran tersebut sama dengan alokasi 2023 lalu. Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp201 juta yang disiapkan untuk total 16 penghargaan.
“Anggarannya sama. Kita alokasikan Rp201 juta seperti 2023 lalu,” ucap Iwan, Jumat (4/10/2024).
Terdapat 2 jenis kategori penghargaan. Pertama untuk kategori Carnival yang terdapat 6 juara. Juara 1 mendapat Rp25 juta, Juara 2 Rp20 juta, dan Juara 3 Rp17 Juta. Terdapat juga juara harapan dengan rincian, harapan 1 mendapat Rp15 juta, Harapan 2 mendapat Rp15 juta, dan Harapan ketiga Rp13 juta.
Kategori kedua untuk pawai Budaya. Dimana Disdikbud Bontang menyiapkan 10 penghargaan juara favorit. Masing-masing juara nanti akan mendapat Rp 10 juta untuk 10 tim.
Adapun untuk kriteria penilaian, para juri mempertimbangkan kreatifitas, keunikan, dan keserasian peserta BCC. Sedangkan Pawai Budaya, para juri menilai dari segi kekompakan, kerapian, atraksi dan originalitas daerah.
“Nanti akan ada jurinya. Teknisnya sama seperti tahun lalu,” tuturnya.
Disampaikan bahwa event yang merupakan salah satu rangkaian dari HUT Kota Bontang ke 25 ini sudah masuk dalam tahapan pendaftaran peserta.
Ia juga menegaskan bahwa Pemkot Bontang akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintah demi kemajuan kota.
“Penghargaan ini bukan hanya milik kami, tetapi juga seluruh masyarakat Bontang yang telah mendukung jalannya pemerintahan yang baik dan akuntabel,” ujar Aji Erlynawati.
Dengan pencapaian ini, Pemkot Bontang diharapkan dapat terus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas kinerja dan tata kelola pemerintahan, serta menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk ikut meningkatkan akuntabilitas kinerja di tingkat pemerintahan.
SAKIP Award merupakan bentuk evaluasi dari pemerintah pusat untuk memastikan bahwa instansi pemerintah di seluruh Indonesia dapat menerapkan sistem akuntabilitas kinerja yang baik dan benar, sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB yang berlaku. (adv/ape)
