APBD 2026 Disorot: DPRD Minta Pemerintah Cermati Selisih Anggaran Rp900 Miliar
Bujurnews.com, Kaltim – Penyampaian Nota Penjelasan Keuangan dalam Rapat Paripurna ke-44 DPRD Kaltim menjadi momentum awal pengawasan fiskal oleh legislatif terhadap rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Sidang berlangsung di Gedung Utama DPRD Kaltim dan dipimpin Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud, Sabtu (29/11/2025).
Paripurna tersebut dihadiri lengkap unsur pimpinan DPRD, Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni yang mewakili Gubernur, serta Sekretaris DPRD Norhayati Usman. Selain itu, sebanyak 24 anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, dan tenaga ahli turut mengikuti rapat tersebut.
Dalam rapat, Pemprov memaparkan rencana pendapatan daerah tahun 2026 sebesar Rp14,25 triliun. Di sisi lain, belanja daerah jauh lebih besar yakni Rp15,15 triliun. Kondisi ini menimbulkan selisih Rp900 miliar yang harus ditutupi melalui pembiayaan.
Menanggapi hal tersebut, beberapa anggota DPRD menyatakan perlunya kehati-hatian dalam menjaga stabilitas fiskal. Seorang legislator yang hadir menilai bahwa pembiayaan tidak boleh terus menjadi sandaran. “Kita ingin pembiayaan itu bukan solusi setiap tahun. Pemerintah harus memperluas sumber PAD secara realistis,” ujarnya dalam keterangan usai rapat.
Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud dalam sambutannya juga menyinggung pentingnya kedisiplinan anggaran. Ia menyebut KUA–PPAS yang telah disepakati sebelumnya harus menjadi acuan dalam memastikan anggaran berjalan proporsional. “Kita tidak ingin ada program yang mengabaikan skala prioritas. Semua harus kembali pada kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Sekda Sri Wahyuni menjelaskan bahwa struktur pendapatan dan belanja 2026 disusun berdasarkan proyeksi ekonomi daerah. Ia menekankan pentingnya efisiensi, terutama pada belanja operasi. “Kita memahami kondisinya cukup menantang, tetapi pemerintah tetap mengupayakan agar belanja publik tidak terganggu,” ucapnya.
DPRD akan melanjutkan pembahasan melalui pandangan umum fraksi pada paripurna berikutnya sebelum Ranperda APBD 2026 masuk dalam pembahasan lebih rinci di Badan Anggaran. Tahapan ini menjadi penentu arah kebijakan fiskal Kaltim tahun mendatang. (Adv/Rir)
