Bujurnews.com, Kaltim – Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kalimantan Timur, Hardiyanto, mewakili pimpinan Sekretariat DPRD Kaltim dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Asosiasi DPRD Provinsi se-Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretariat DPRD Provinsi se-Indonesia (ASDEPSI) yang digelar di Jakarta, Kamis (4/12/2025). Kehadirannya menandai komitmen DPRD Kaltim dalam memperkuat tata kelola kelembagaan secara nasional.
Rakernas tahun ini menyoroti isu besar mengenai dualisme regulasi antara Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang selama ini memengaruhi kewenangan dan tata kelola DPRD di berbagai provinsi di Indonesia.
Dalam forum tersebut, Hardiyanto menyampaikan perlunya harmonisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Menurutnya, ketidaksinkronan aturan masih menjadi kendala di banyak daerah dan berpotensi menghambat kinerja DPRD.
“Sinkronisasi aturan sangat penting. Kita ingin kewenangan DPRD berjalan lurus dengan regulasi pusat, sehingga tidak ada lagi multitafsir yang mengganggu tata kelola pemerintahan daerah,” ujarnya.
Selain isu regulasi, Rakernas ADPSI–ASDEPSI juga membahas penguatan kelembagaan sekretariat DPRD terkait administrasi persidangan, tata usaha keuangan, hingga peningkatan kapasitas aparatur pendukung legislatif. Forum ini menjadi ajang konsolidasi besar antar-sekretariat untuk menyamakan langkah dalam melayani anggota dewan.
Hardiyanto menegaskan bahwa DPRD Kaltim siap berkolaborasi dan mengikuti rekomendasi nasional untuk penguatan peran sekretariat dewan. Ia menilai peningkatan kapasitas SDM sangat penting agar lembaga legislatif mampu menjalankan fungsi secara profesional dan responsif.
Rakernas diharapkan menghasilkan rekomendasi nasional untuk dibawa ke kementerian terkait, sehingga tata kelola DPRD ke depan semakin efektif, berkualitas, dan mencerminkan semangat reformasi birokrasi di seluruh Indonesia. (Adv/Rir)
