Bujurnews, Nasional – Pemerintah Indonesia berencana menghentikan impor bahan bakar solar mulai 1 Juli 2026 seiring penerapan program biodiesel 50 persen (B50) berbasis minyak kelapa sawit.
Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar untuk memperkuat kemandirian energi nasional.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan bahwa pemanfaatan sawit sebagai sumber energi alternatif akan menjadi kunci pengganti ketergantungan impor.
“Solar kita tidak impor lagi. Tahun 2026 pada 1 Juli kita stop, B50 masuk,” ujarnya saat menghadiri acara di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Minggu (19/4).
Menurut Amran, potensi sawit tidak hanya terbatas pada biodiesel, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi bensin hingga etanol. Pemerintah pun tengah mempercepat riset dan implementasi teknologi tersebut sebagai energi masa depan Indonesia.
Ia menambahkan, pemerintah juga menjajaki kerja sama dengan untuk mengembangkan bensin berbasis sawit dalam skala kecil sebelum diperluas ke industri besar.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, telah menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi mengeluarkan izin impor solar sejak awal 2026. Menurutnya, jika masih terdapat impor yang masuk, hal itu merupakan sisa pengiriman dari izin tahun sebelumnya.
“Mulai tahun ini kita tidak lagi mengeluarkan izin impor solar,” kata Bahlil saat kunjungan ke Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Januari lalu.
Ia menjelaskan, penghentian impor dilakukan bertahap, dimulai dari solar jenis CN48 yang sudah sepenuhnya dihentikan. Sementara solar CN51 akan disetop pada semester kedua 2026.
Dengan kebijakan tersebut, seluruh kebutuhan solar nasional nantinya akan dipenuhi oleh produksi dalam negeri, terutama melalui.
Langkah ini didukung oleh beroperasinya proyek yang menjadi salah satu proyek strategis nasional. Kilang ini meningkatkan kapasitas produksi dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari.
Selain mampu memenuhi kebutuhan solar domestik, proyek tersebut juga diharapkan menekan impor bensin secara signifikan serta menghasilkan bahan bakar berkualitas tinggi setara standar Euro 5 yang lebih ramah lingkungan.
Pemerintah optimistis, kombinasi kebijakan hilirisasi sawit dan penguatan kapasitas kilang dalam negeri akan membawa Indonesia menuju swasembada energi sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas nasional. (Ja/ja)
