Bujurnews.com, Samarinda — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda meminta anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kaltim untuk lebih aktif memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kaltim, khususnya di Kabupaten Paser.
Permintaan tersebut muncul setelah terungkap, kondisi jalan di Kabupaten Paser yang masuk kategori mantap baru mencapai sekitar 30 persen.
Sementara sisanya masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan kualitas secara bertahap.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena banyak ruas jalan yang rusak merupakan jalur strategis penghubung antarwilayah di Kaltim.
Menurutnya, sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah karena sebagian berstatus jalan provinsi maupun jalan nasional yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
“Kerusakan jalan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Banyak ruas merupakan jalur poros lintas provinsi yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat,” kata Deni pada Selasa (12/5/2026).
Ia menjelaskan, keberadaan jalan yang layak sangat penting untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi logistik, hingga mobilitas warga antarwilayah.
Terlebih, Kabupaten Paser merupakan pintu gerbang Kaltim dari arah Kalimantan Selatan (Kalsel) sehingga arus kendaraan dan distribusi barang cukup tinggi setiap harinya.
Karena itu, DPRD Samarinda menilai dukungan politik dari anggota DPR RI asal Kaltim sangat diperlukan agar program peningkatan jalan nasional dan provinsi dapat segera direalisasikan melalui anggaran pusat.
Selain persoalan kewenangan, Deni juga menyoroti kondisi fiskal pemerintah daerah yang saat ini mengalami tekanan akibat menurunnya dana bagi hasil.
Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 di berbagai kabupaten dan kota di Kaltim.
Politisi Gerindra itu menyebutkan, situasi ini tidak hanya dirasakan Kabupaten Paser, melainkan hampir seluruh daerah di Kaltim yang kini harus melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor pembangunan.
“Ruang fiskal daerah semakin terbatas, sehingga perlu dukungan dari pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan,” katanya lagi.
DPRD Samarinda pun mendorong terjalinnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan wakil rakyat di tingkat pusat untuk mempercepat penanganan jalan rusak yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Menurut Deni, kolaborasi lintas pemerintahan menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur tidak terhambat oleh keterbatasan anggaran daerah.
Selain membahas persoalan infrastruktur jalan, pertemuan antara DPRD Samarinda dan DPRD Kabupaten Paser juga menyinggung sektor pendidikan.
Dalam diskusi tersebut terungkap masih adanya sejumlah sekolah di Kabupaten Paser yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).(Rfh/Adv/DPRD Samarinda)
