Bujurnews.com, Samarinda – Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah menegaskan bahwa seluruh aktivitas pelayanan dan kegiatan kelembagaan tetap berjalan normal meskipun kebijakan work from home (WFH) diberlakukan bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat.
Menurut Helmi, penerapan sistem kerja dari rumah tidak akan menghambat operasional kantor, termasuk pelayanan administrasi maupun penerimaan tamu dan kunjungan kerja dari luar daerah.
Ia memastikan jajaran sekretariat dan seluruh komisi tetap menjalankan tugas sesuai agenda yang telah dijadwalkan.
“Kalau ada kunjungan kerja dari daerah lain tetap kami terima. Aktivitas di kantor juga tetap berlangsung seperti biasa,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Kamis (7/5//2026).
Helmi menjelaskan, kebijakan WFH merupakan bagian dari instruksi pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan menekan biaya operasional instansi pemerintahan.
Salah satu fokus utamanya yakni pengurangan konsumsi bahan bakar serta penghematan pengeluaran rutin pegawai.
Ia menilai kebijakan tersebut cukup relevan diterapkan di tengah upaya efisiensi anggaran yang saat ini dijalankan pemerintah di berbagai sektor.
“WFH ini pada dasarnya memiliki tujuan yang baik, terutama untuk efisiensi energi dan pengurangan biaya operasional. Karena itu kita mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat,” jelasnya.
Meski demikian, Helmi mengingatkan seluruh ASN agar tetap menjaga disiplin kerja selama menjalankan WFH.
Helmi menekankan, sistem kerja dari rumah bukan berarti pegawai mendapatkan hari libur tambahan.
Menurutnya, selama jam kerja berlangsung, ASN tetap wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana ketika bekerja di kantor.
Pegawai juga diminta tetap berada di rumah dan siap menjalankan pekerjaan apabila sewaktu-waktu diperlukan koordinasi atau pelayanan.
“WFH jangan dianggap libur. ASN tetap harus bekerja dan tidak diperbolehkan keluar rumah sampai jam kerja selesai,” tegasnya.
Selain itu, Helmi memastikan tidak ada penghentian total aktivitas perkantoran di lingkungan DPRD Samarinda selama kebijakan tersebut berlangsung.
Beberapa layanan strategis dan agenda kelembagaan tetap dijalankan guna memastikan pelayanan publik tidak terganggu.
Dia berharap penerapan WFH dapat berjalan seimbang antara efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Yang paling penting adalah pelayanan publik dan fungsi kelembagaan tetap berjalan dengan baik meskipun ada sistem kerja dari rumah,” pungkasnya. (Rfh/Adv/DPRD Samarinda)
