Bujurnews.com, Samarinda – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda agar tidak menetapkan target pendapatan yang terlalu optimistis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Proyeksi yang realistis dinilai menjadi kunci agar pelaksanaan anggaran berjalan lebih efektif tanpa menimbulkan tekanan terhadap program pembangunan.
Anggota Banggar DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan DPRD telah menerima dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2027 dan saat ini masih melakukan pembahasan internal terhadap berbagai asumsi yang digunakan pemerintah daerah.
“Kami sudah menerima dokumen KUA-PPAS dari Pemkot. Saat ini masih dalam tahap analisis internal untuk melihat berbagai asumsi yang menjadi dasar penyusunan anggaran tersebut,” ujarnya.
Menurut Rohim, penyusunan target pendapatan harus mempertimbangkan kondisi riil keuangan daerah agar tidak terjadi kesenjangan antara target dan realisasi pada saat pelaksanaan APBD. Karena itu, seluruh asumsi pendapatan akan dikaji secara cermat sebelum memasuki pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ia menjelaskan, proyeksi APBD Tahun 2027 diperkirakan berada di kisaran Rp3,3 triliun atau hanya meningkat sekitar Rp100 miliar dibandingkan APBD Tahun 2026. Kenaikan tersebut dinilai masih berada dalam batas yang wajar sehingga perlu diimbangi dengan perencanaan yang matang.
“Jika dibandingkan dengan tahun 2026, memang ada kenaikan tetapi tidak terlalu besar, kurang lebih sekitar Rp100 miliar saja,” katanya.
Selain mencermati struktur pendapatan, Banggar juga akan memastikan belanja daerah diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Efisiensi anggaran, peningkatan pelayanan dasar, serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur menjadi beberapa aspek yang akan menjadi perhatian dalam pembahasan APBD mendatang.
“Target kami bukan sekadar menyusun angka, tetapi memastikan APBD 2027 benar-benar memberi dampak konkret bagi pembangunan kota. Setelah seluruh pembahasan detail selesai, baru akan dilakukan kesepakatan bersama TAPD,” tegasnya.
Rohim menambahkan, proses pembahasan bersama TAPD nantinya akan difokuskan pada penyelarasan asumsi makro, target pendapatan, serta prioritas belanja agar APBD Tahun 2027 memiliki struktur fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
DPRD Kota Samarinda berharap penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat dilakukan secara lebih terukur dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Dengan target pendapatan yang realistis dan belanja yang tepat sasaran, anggaran daerah diharapkan mampu mendukung pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
(Rir/Adv DPRD Samarinda)
