Komisi III Soroti Keselamatan Relawan, Anggaran Penanganan Karhutla Diminta Transparan
Bujurnews.com, Samarinda – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kota Samarinda tidak hanya menyangkut upaya pemadaman, tetapi juga keselamatan personel yang terlibat di lapangan.
DPRD Samarinda meminta Pemerintah Kota Samarinda memastikan kebutuhan perlindungan bagi relawan turut menjadi bagian dari dukungan anggaran penanganan bencana.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan perlindungan terhadap petugas dan relawan perlu menjadi perhatian selama masa tanggap darurat.
Menurutnya, dukungan pemerintah tidak semestinya hanya difokuskan pada kebutuhan operasional pemadaman, tetapi juga mencakup alat pelindung diri (APD) bagi personel yang bekerja langsung di lokasi kebakaran.
“Kita tidak ingin ada korban dari pihak penanganan. Maka kita ingin pastikan dengan BPBD, langkah-langkah mereka apa dan penanganannya sejauh mana masa tanggap darurat bencana ini sampai kapan,” kata Deni saat ditemui di DPRD Samarinda, Senin (14/9/2026).
Menurut Deni, keberadaan relawan menjadi salah satu unsur penting dalam penanganan Karhutla.
Mereka turut dikerahkan ketika terjadi kebakaran dan berhadapan langsung dengan kondisi lapangan yang memiliki risiko keselamatan.
Karena itu, DPRD Samarinda ingin memastikan para relawan tidak hanya dilibatkan dalam penanganan, tetapi juga mendapatkan perlengkapan keselamatan yang memadai.
Kebutuhan tersebut dinilai perlu diperhitungkan dalam penggunaan anggaran penanganan bencana.
Untuk memastikan dukungan anggaran berjalan sesuai kebutuhan, DPRD Samarinda berencana meminta penjelasan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengenai penggunaan dana untuk penanganan Karhutla.
Pembahasan bersama BPBD dijadwalkan berlangsung pada Rabu (16/9/2026).
Salah satu poin yang akan ditanyakan ialah rincian penggunaan anggaran, termasuk dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang telah dialihkan untuk mendukung penanganan bencana.
Deni mengatakan DPRD perlu mengetahui ke mana saja anggaran tersebut dialokasikan, termasuk porsi yang diperuntukkan bagi relawan.
“Termasuk anggaran relawan, karena ada dana BTT yang dialihkan ke sana. Kita akan minta alokasi datanya ke mana saja,” ujarnya.
Permintaan rincian tersebut, lanjut Deni, berkaitan dengan kondisi Samarinda yang telah memasuki masa tanggap darurat bencana.
Dalam situasi tersebut, kebutuhan di lapangan harus ditopang dengan perencanaan dan penggunaan anggaran yang jelas.(Adv/Rfh)
