Bujurnews.com, Balikpapan – Akses masyarakat terhadap layanan sosial berbasis digital diperluas melalui keterlibatan aparat kepolisian. Personel Polresta Balikpapan didorong menjadi agen yang dapat membantu warga memperoleh informasi sekaligus mengakses layanan sosial dan administrasi kependudukan.
Langkah tersebut dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Balikpapan melalui sosialisasi dan pendampingan kepada personel Polresta Balikpapan, Selasa (6/10/2026).
Diwasancarai media ini, Kepala Dinsos Kota Balikpapan Arfiansyah mengatakan, pelibatan kepolisian menjadi bagian dari percepatan penerapan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kota Balikpapan.
Menurutnya, personel kepolisian memiliki intensitas interaksi yang tinggi dengan masyarakat. Kondisi tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperluas penyampaian informasi mengenai berbagai layanan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan sosial.
“Teman-teman dari Polresta Kota Balikpapan diminta untuk menjadi agen dalam rangka percepatan Perlinsos Digital,” kata Arfi karib disapa.
Ia menjelaskan, agen tersebut nantinya dapat menjadi salah satu titik penghubung bagi masyarakat ketika membutuhkan informasi maupun pendampingan terkait layanan sosial berbasis digital.
Dalam kegiatan tersebut, Dinsos tidak bekerja sendiri. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Balikpapan turut dilibatkan untuk memberikan pendampingan mengenai Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Menurut Arfi, keberadaan IKD menjadi salah satu bagian yang mendukung penerapan layanan digital karena berkaitan dengan data identitas masyarakat. Karena itu, personel kepolisian juga diberikan pendampingan dalam proses pendaftaran dan aktivasi IKD.
“Kami bersama tim Dinas Sosial Kota Balikpapan dan tim Disdukcapil hadir secara bersama-sama untuk mempercepat Perlinsos Digital sekaligus percepatan IKD,” ujarnya.
Arfi menyebut kegiatan sosialisasi dan pendampingan tersebut berlangsung sekitar satu jam. Selama kegiatan, tim dari kedua organisasi perangkat daerah memberikan penjelasan mengenai mekanisme layanan sekaligus membantu personel yang melakukan proses pendaftaran.
Menurut dia, kolaborasi lintas instansi diperlukan agar penerapan perlindungan sosial berbasis digital tidak hanya dipahami oleh perangkat pemerintah yang menangani urusan sosial, tetapi juga dapat menjangkau instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Rencana serupa juga akan diperluas ke tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Dinsos Balikpapan dijadwalkan memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada jajaran Polda Kaltim.
Kegiatan tersebut diharapkan memperluas jaringan agen Perlinsos Digital sekaligus meningkatkan pemahaman aparat mengenai layanan sosial berbasis digital. Dengan semakin banyak instansi yang terlibat, masyarakat memiliki lebih banyak tempat untuk mendapatkan informasi dan pendampingan.
Ia menilai pola tersebut dapat membantu mengubah pelayanan sosial agar tidak hanya terpusat di kantor pemerintahan. Aparat dan instansi lain yang menjadi agen dapat berperan sebagai titik akses tambahan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam memahami prosedur layanan.
Digitalisasi, kata dia, pada akhirnya harus memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat. Teknologi tidak hanya digunakan untuk kebutuhan administrasi, tetapi juga harus mampu memperpendek akses warga terhadap pelayanan pemerintah.
“Kami berharap dengan semakin banyak agen yang terlibat, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi dan pendampingan terkait layanan sosial maupun administrasi kependudukan secara digital,” pungkasnya. (*/ADV/Diskominfo Balikpapan)
