DPRD Kukar Fokuskan 14 Titik Hidran untuk Antisipasi Kebakaran di Permukiman Padat
Foto: Anggota DPRD Kukar, Akbar Haka
Bujurnews, Tenggarong – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong percepatan mitigasi kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk. Sebanyak 14 titik hidran menjadi salah satu fokus penanganan, terutama di kawasan Segitiga Merah, Kelurahan Melayu, Tenggarong, yang dinilai rawan kebakaran. Rencana tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kukar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan), BPBD, serta sejumlah pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar. Rapat berlangsung di Ruang Komisi I DPRD Kukar, Senin, 12 Oktober 2026.
Anggota DPRD Kukar, Akbar Haka, mengatakan rapat tersebut merupakan bagian dari evaluasi atas kebakaran yang terjadi di kawasan Segitiga Merah. Pembahasan juga mencakup sejumlah wilayah lain yang memiliki kerawanan serupa, seperti Danau Aji, Gunung Jati, dan Jalan A.M. Alimuddin, Tenggarong.
Menurut Akbar, kawasan-kawasan tersebut telah lama teridentifikasi sebagai daerah rawan kebakaran. Kepadatan permukiman dan keterbatasan akses terhadap sumber air, termasuk sungai, menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran. “Sebanyak 14 titik terkait hidran kita fokuskan dulu di daerah tersebut. PDIM juga telah menyanggupi penyediaan pipa besarnya,” kata Akbar seusai rapat.
Selain pemasangan hidran, rapat tersebut menyepakati rencana penyediaan tandon air untuk mendukung pemadaman. Akbar mengatakan, realisasi program tidak semestinya hanya bergantung pada alokasi anggaran tahun depan.
DPRD Kukar, kata dia, mendorong agar pekerjaan yang memungkinkan segera dilaksanakan melalui swadaya. Sementara kebutuhan lainnya dapat diupayakan melalui pergeseran anggaran, perubahan anggaran, APBD 2027, maupun dukungan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
Akbar menilai percepatan diperlukan karena kawasan rawan kebakaran tidak hanya berada di Segitiga Merah. Sejumlah permukiman padat lain di Tenggarong juga membutuhkan penanganan serupa.
Namun, pemasangan hidran dan tandon air membutuhkan dukungan warga. Dalam rapat, menurut Akbar, terdapat laporan mengenai penolakan sebagian masyarakat terhadap penempatan pipa maupun tandon pemadam kebakaran di lingkungan tempat tinggal mereka.
Karena itu, ia mendorong camat, lurah, dan pengurus rukun tetangga (RT) melakukan sosialisasi secara langsung kepada warga.
Akbar menjelaskan pendekatan persuasif diperlukan agar masyarakat memahami pentingnya sarana tersebut sebagai bagian dari mitigasi kebakaran. “Forum RT dan camat bisa turun ke masyarakat untuk melakukan pendekatan secara persuasif. Kita petakan kawasan rawan yang membutuhkan penempatan pipa hidran dan tandon,” ujarnya.
Selain infrastruktur air, kata legislator Kukar tersebut, RDP juga menyoroti kebutuhan armada pemadam kebakaran yang lebih dekat dengan permukiman. Akbar mengatakan, terdapat masukan mengenai perlunya mobil pemadam di masing-masing kelurahan, terutama wilayah yang berjarak cukup jauh dari pusat Kota Tenggarong.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian ialah Desa Rapak Lambur. Menurut Akbar, jarak dari Tenggarong dapat menjadi kendala ketika armada pemadam harus dikerahkan ke lokasi kebakaran. “Kalau kebakaran terjadi di Rapak Lambur, sering kali saat menunggu mobil damkar dari Tenggarong, api telanjur tinggi,” katanya.
Ketersediaan armada yang lebih dekat dengan wilayah rawan diharapkan dapat mempercepat waktu tanggap ketika kebakaran terjadi. Usulan tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu ditindaklanjuti bersama perangkat daerah terkait.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD Kukar mendorong agar mitigasi kebakaran dilakukan melalui kombinasi penyediaan hidran, tandon air, armada pemadam, serta sosialisasi kepada masyarakat. Langkah itu diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan di kawasan permukiman padat dan mengurangi risiko kebakaran meluas. (adv/dprdkukar)
