IKD Jadi Kunci Integrasi Data, Disdukcapil Kutim Dukung Perlinsos yang Transparan

Foto: Kepala Disdukcapil Kutim, Jumeah.
Bujurnews, Sangatta—Transformasi digital di bidang administrasi kependudukan terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Melalui penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutim berupaya mendukung integrasi data nasional, khususnya dalam pelaksanaan program Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Langkah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran. Dengan sistem pendataan terintegrasi, pemerintah dapat memastikan identitas serta kelayakan masyarakat penerima bantuan melalui proses verifikasi yang lebih terukur.
Kepala Disdukcapil Kutim, Jumeah, mengatakan integrasi IKD dengan program Perlinsos merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat melalui kerja sama Kementerian Sosial dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Menurutnya, IKD menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan validitas identitas masyarakat sebelum masuk dalam proses pendataan perlindungan sosial.
“Program nasional ini kerja sama Kemensos dengan Dirjen Dukcapil. Pintu masuk Perlinsos itu harus lewat IKD dulu. Tujuannya jelas, supaya datanya benar-benar akurat karena ada verifikasi wajah dan NIK yang valid,” ujar Jumeah saat diwawancara, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, pemanfaatan teknologi verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengenalan wajah atau face recognition diharapkan mampu meminimalkan kesalahan identitas maupun potensi manipulasi data.
Selain itu, integrasi dengan berbagai basis data sektoral, seperti informasi kelistrikan PLN, kepemilikan kendaraan, hingga perpajakan, menjadi bagian dari upaya memperkuat pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Dengan dukungan data tersebut, proses penentuan penerima bantuan diharapkan semakin objektif. Sehingga, bantuan pemerintah benar-benar dapat menjangkau masyarakat yang memenuhi kriteria dan membutuhkan.
Jumeah menilai, penerapan sistem digital ini juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola bantuan sosial. Selama ini, persoalan ketepatan penerima bansos kerap memunculkan keluhan, termasuk anggapan adanya faktor kedekatan dalam proses penentuan penerima.
“Selama ini kan sering disampaikan, bantuan didapat berdasarkan kedekatan. Tapi dengan IKD dan sistem Perlinsos ini, hal itu tidak bisa lagi dilakukan. Warga yang punya kendaraan atau kriteria ekonomi mampu akan langsung terlihat di sistem,” tegasnya.
Di tengah upaya percepatan digitalisasi tersebut, Disdukcapil Kutim juga memastikan pelayanan administrasi kependudukan tetap menjangkau masyarakat hingga wilayah pedesaan dan pedalaman.
Kondisi geografis Kutim yang memiliki wilayah cukup luas tidak menjadi penghalang dalam memberikan pelayanan. Disdukcapil mengoptimalkan sinergi bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta melibatkan Petugas Register Desa untuk membantu masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan.
“Di desa ada petugas register yang siap membantu warga. Buktinya layanan harian kami di 141 desa bisa memproses hingga 500 berkas kependudukan setiap harinya,” ungkap Jumeah.
Di sisi lain, masyarakat juga diingatkan untuk menjaga keamanan data pribadi selama proses aktivasi IKD. Hal ini menyusul maraknya potensi kejahatan siber dan penipuan daring yang mengatasnamakan instansi pemerintah.
Jumeah menegaskan, masyarakat harus memastikan proses aktivasi dilakukan melalui jalur resmi. Disdukcapil tidak pernah meminta warga melakukan aktivasi IKD secara daring melalui pihak yang tidak memiliki kewenangan.
“Masyarakat harus hati-hati. Dukcapil tidak pernah meminta aktivasi IKD secara online. Proses aktivasi wajib dilakukan dengan datang langsung ke kantor Dukcapil atau melalui petugas resmi yang memiliki hak akses dari pusat,” tutupnya.
Melalui penguatan IKD dan integrasi data kependudukan, Disdukcapil Kutim berharap transformasi pelayanan publik dapat berjalan semakin optimal. Tidak hanya memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan, tetapi juga mendukung terwujudnya sistem perlindungan sosial yang lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. (Kei/adv)




