Bujurnews, Kutai Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memangil Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim untuk Rapat Koordinasi (Rakor) terkait kendala yang di hadapi sehingga penyerapan anggaran 2023 belum maksimal.
Anggota DPRD Kutim Basti Sangga Langi turut hadir mengikuti jalannya Rakor tersebut, yang digelar secara tertutup di Ruang Hearing DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Senin (24/07/2023).
Usai kegiatan, Basti Sangga Langi menyampaikan bahwa Dinas PU dan Perkim Kutim, tetap optimis untuk dapat memaksimalkan penyerapan anggaran APBD tahun 2023.
“Mereka (Dinas PU dan Perkim) bilang optimis bisa selesai semua. Makanya tadi saya sampaikan kalau anggaran Rp 5,9 triliun mereka tidak bisa kelola, apalagi untuk tahun depan 2024 yang anggarannya mencapai Rp 8, 1 triliun, pasti akan susah payah,” ucap Basti.
Menurutnya, mulai dari sekarang dinas-dinas terkait membenahi permasalahan yang ada, sehingga program yang tadinya tidak bisa berjalan dapat dibicarakan dan dicarikan solusinya.
“Mereka harus menyampaikan permasalahannya kepada kita untuk dicarikan solusi bersama, sehingga tidak membuat kita bingung. Kok belum berjalan semua program, padahal anggarannya sudah ada, Karena ini akan menimbulkan dampak kepada masyarakat,” ujarnya.
Terkait perealisasian program APBD 2023 yang akan dilakukan Dinas PU dan Perkim, Basti mengungkapkan akan dilakukan di awal bulan Agustus sebelum pengesahan APBD perubahan pada September mendatang.
“Kalau sampai bulan Agustus tidak jalan, kita akan tindak lanjuti dan tidak akan tinggal diam. Artinya kalau bulan delapan ini belum bisa berjalan berarti betul-betul kelewatan kan,” pungkasnya.(Adv/HR/Ja).
