Bujurnews.com — Di tengah gencarnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terus menunjukkan progres signifikan, satu proyek ambisius yang dulu sempat mencuri perhatian publik kini justru lenyap dari pemberitaan: BUMN Tower.
Gedung raksasa yang direncanakan setinggi 778 meter dengan 138 lantai itu sebelumnya digadang sebagai ikon kejayaan BUMN sekaligus simbol kemegahan IKN. Namun kini, proyek tersebut seperti tak lagi memiliki arah yang jelas.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyebut bahwa rencana pembangunan BUMN Tower merupakan inisiatif dari Kementerian BUMN pada masa sebelumnya, dan tidak termasuk dalam proyek yang menggunakan dana APBN.
“Sampai sekarang kami belum mendengar adanya kelanjutan atau tindak lanjut atas rencana pembangunan BUMN Tower,” kata Basuki, Rabu (29/10/2025).
Dengan restrukturisasi kabinet dan ditiadakannya Kementerian BUMN, nasib proyek yang sempat disebut-sebut akan menyaingi Burj Khalifa di Dubai itu pun kian kabur.
Pemerintah kini lebih fokus memastikan keberlanjutan tiga pilar pembiayaan utama untuk pembangunan IKN, yang dianggap jauh lebih strategis dibanding proyek simbolik seperti BUMN Tower.
APBN sebesar Rp 48,8 triliun (hingga 2028) digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan kompleks pemerintahan Trias Politika, Skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) senilai Rp 158,72 triliun, difokuskan pada penyediaan hunian ASN dan fasilitas publik, Investasi swasta murni mencapai Rp 66,3 triliun, diarahkan untuk pengembangan hotel, perkantoran, dan kawasan komersial.
Menurut Basuki, seluruh pembiayaan dilakukan secara hati-hati (prudent spending) dan berorientasi hasil, bukan pada proyek megah yang tidak memberi manfaat langsung.
Berbeda dengan nasib BUMN Tower, sejumlah investor swasta justru menunjukkan progres yang nyata. Proyek dari Pakuwon Group, Vasanta Group, dan Jambu Luwuk Group kini memasuki tahap akhir perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Kalau sesuai jadwal, pembangunan bisa dimulai Maret 2026,” ujar Sudiro Roi Santoso, Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN.
Selain itu, proyek Swiss-Belhotel dan Papua Hotel juga sudah memasuki tahap land clearing dan groundbreaking, menandai masuknya investasi nyata ke wilayah inti IKN.
Percepatan investasi ini turut didukung Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025, yang memberikan jaminan kepastian dan insentif bagi para investor.
Pergantian arah kebijakan ini menunjukkan bahwa pembangunan IKN kini menitikberatkan pada fungsi dan keberlanjutan, bukan sekadar pencitraan melalui gedung tertinggi.
Dengan target pemindahan 4.100 ASN pada awal 2026, serta pembangunan kompleks eksekutif, legislatif, dan yudikatif hingga tuntas pada 2028, pemerintah berupaya memastikan kota baru ini hidup secara organik dan produktif.
“Kami ingin IKN menjadi kota yang efisien, hijau, dan berdaya saing, bukan sekadar kota dengan menara tinggi,” ujar Basuki menegaskan.
BUMN Tower mungkin tinggal kenangan dalam deretan wacana besar yang tak terealisasi. Namun arah baru pembangunan IKN justru menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun ibu kota yang realistis, inklusif, dan berkelanjutan.
