DPRD Kaltim Pastikan Anggaran 2026 Mampu Tampung Lonjakan Biaya Program Gratispol
Bujurnews, Kaltim – DPRD Kalimantan Timur menegaskan bahwa program Gratispol tetap mendapatkan ruang anggaran yang memadai dalam rancangan APBD 2026. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, memastikan lonjakan biaya program layanan gratis tersebut dari Rp200 miliar menjadi sekitar Rp1,4 triliun—tidak mengganggu stabilitas fiskal daerah.
Hal itu kembali ditekankan Hasanuddin Mas’ud yang menyebut pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat tidak akan menghambat agenda prioritas Kaltim, di Samarinda. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah sejak awal sudah menyiapkan ruang fiskal untuk menjaga kesinambungan program.
Dalam penjelasannya, Hasan menguraikan bahwa Gratispol mencakup sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi kebutuhan mayoritas warga. Menurutnya, dua layanan ini sangat krusial sehingga tetap ditempatkan sebagai prioritas utama dalam struktur anggaran tahun depan. “Kami tidak akan membiarkan layanan dasar masyarakat terganggu,” ujarnya.
Sebelumnya, APBD Kaltim dalam KUA–PPAS masih tercatat sekitar Rp21,3 triliun. Namun akibat revisi alokasi TKD oleh pemerintah pusat, proyeksi APBD 2026 turun signifikan menjadi sekitar Rp15 triliun. Meski begitu, Hasan menegaskan bahwa angka tersebut masih realistis dan berada dalam batas aman.
DPRD Kaltim juga memastikan percepatan pembahasan APBD 2026 agar seluruh penyesuaian dapat diselesaikan tepat waktu. Paripurna penetapan anggaran dijadwalkan berlangsung pada akhir November 2025 sebagai bagian dari komitmen menjaga ritme pembangunan.
Hasan menepis isu yang beredar mengenai dugaan bahwa APBD 2026 hanya berada di level Rp13 triliun. Ia menegaskan nilai tersebut tidak akurat dan bisa menimbulkan kesalahpahaman publik. “APBD kita itu sekitar 15 sekian. Tidak serendah angka yang beredar,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD berupaya menjaga akuntabilitas setiap program pemerintah agar penurunan pendapatan tidak serta-merta mengurangi pelayanan kepada masyarakat. “Kondisi fiskal memang menantang, tapi bukan berarti pelayanan sosial harus melemah,” pungkasnya. (Adv/Rir)
