AdvertorialDPRD Kaltim

DPRD Kaltim Fokus Perkuat Konektivitas Aspirasi Daerah Lewat Paripurna ke-48

Bujurnews.com, Kaltim – Pelaksanaan Rapat Paripurna ke-48 DPRD Kalimantan Timur pada Senin (1/12) menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dan legislatif untuk memperkuat komunikasi pembangunan melalui laporan hasil reses Anggota DPRD Kaltim. Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, di Gedung Utama (B) DPRD Kaltim.

Dalam laporan pembuka, Yenni menegaskan bahwa kegiatan reses yang dilaksanakan pada 24–31 Oktober menjadi sarana penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung di enam daerah pemilihan. Ia menyebut reses merupakan mekanisme demokrasi yang memastikan suara publik sampai ke meja pengambilan keputusan.

Yenni menyampaikan bahwa aspirasi yang terkumpul berasal dari 10 kabupaten/kota dengan beragam kebutuhan mulai dari layanan dasar hingga dorongan pembangunan ekonomi, di Samarinda. “Setiap masukan dari masyarakat adalah kompas bagi kami dalam merumuskan arah kebijakan,” ujarnya.

Ketujuh fraksi yang ada di DPRD Kaltim turut menyampaikan laporan hasil reses mereka. Masing-masing fraksi membawa temuan dan aspirasi yang beragam, menjadi gambaran kondisi sosial-ekonomi di setiap dapil. Laporan disampaikan berurutan oleh perwakilan fraksi Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, PAN–Nasdem, PKS, dan Demokrat–PPP.

Pemerintah provinsi melalui Asisten I M. Syirajudin menerima dokumen reses tersebut dan menyatakan siap mengintegrasikannya dalam proses penyusunan kebijakan daerah. Kolaborasi DPRD dan Pemprov disebut menjadi kunci percepatan pembangunan yang lebih merata di seluruh daerah.

Selain itu, laporan reses ini menjadi bahan penting dalam penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD (Pokir) yang akan menjadi dasar perencanaan program di tahun anggaran berikutnya. Yenni menegaskan bahwa setiap laporan dari masyarakat akan diterjemahkan menjadi prioritas pembangunan sesuai tingkat urgensinya.

Melalui rapat paripurna ini, DPRD berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif semakin menguat sehingga proses pembangunan daerah lebih adaptif terhadap aspirasi masyarakat. “Aspirasi dari masyarakat inilah yang akan memandu kita dalam menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran,” tutup Yenni. (Adv/Rir)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button