Bujurnews, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 melalui Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Rabu (4/3/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Kutim Mahyunadi. Ia menegaskan, forum konsultasi publik merupakan tahapan penting dan wajib dalam sistem perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Mahyunadi, penyusunan RKPD tidak boleh dilakukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif. Dokumen perencanaan harus disusun secara realistis dan berbasis kemampuan fiskal daerah.
“Jangan menyusun hanya agar tersusun. Ketika prediksi anggaran terlalu tinggi, saat implementasi realisasinya rendah, itu akan berdampak pada kebijakan lain, termasuk penyesuaian TPP. Kalau terjadi defisit dari pemerintah pusat, mau tidak mau kita harus mengencangkan ikat pinggang,” ucapnya.
Dia juga mengingatkan pentingnya menjaga struktur belanja daerah agar tetap sehat dan proporsional, termasuk mematuhi ketentuan bahwa belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja daerah.
Wabup menjelaskan, RKPD 2027 menjadi tahun strategis karena merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Timur 2025–2029. Dokumen tersebut berfungsi sebagai penghubung antara visi-misi kepala daerah dengan program dan kegiatan tahunan perangkat daerah.
Tema pembangunan yang diusung pada 2027 adalah Transformasi Ekonomi Berkelanjutan melalui Pembangunan Struktur Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing menuju Kutim Sejahtera.
“RKPD ini harus disusun secara partisipatif, simpatik, transparan, berbasis data, serta benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dengan begitu, kita bisa menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, terintegrasi, holistik, dan efektif,” jelasnya.
Selain mengandalkan APBD, Mahyunadi juga mendorong perangkat daerah untuk aktif mengakses sumber pendanaan dari pemerintah provinsi maupun pusat.
“Banyak anggaran dari pemerintah pusat yang bisa kita akses untuk mendukung pembangunan daerah, seperti program percepatan sawah, pertanian, perkebunan, hingga pendidikan, termasuk sekolah rakyat. Ini harus kita kejar,” tegasnya.
Di akhir arahannya, Mahyunadi meminta seluruh perangkat daerah menerjemahkan target pembangunan 2027 ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) secara terukur dan selaras dengan visi, misi, serta 50 Program Unggulan Kutim Hebat.
“Saya minta seluruh perangkat daerah menyusun program prioritas beserta indikator kinerja yang jelas dan terukur, yang terkait langsung dengan pencapaian visi, misi, dan 50 Program Unggulan Kutim Hebat,” pungkasnya. (ma/rc)
