Bujurnews.com, Samarinda – Komisi IV DPRD Kota Samarinda mendorong Pemerintah Kota memberikan dukungan anggaran yang lebih kuat bagi sektor sosial pada APBD Tahun 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan berbagai program pelayanan masyarakat, termasuk pengembangan Program Sekolah Rakyat yang mulai berjalan di Kota Samarinda.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, usai rapat dengar pendapat bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2026 serta rencana kerja tahun 2027.
Menurut Sri Puji, rapat tersebut tidak hanya mengevaluasi capaian program, tetapi juga membahas berbagai kebutuhan yang masih harus diperkuat agar pelayanan sosial kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
“Yang kami bahas itu perubahan APBD 2026 dan rencana kerja 2027. Kami melihat progres anggaran, mulai pembangunan fisik sampai keuangan, biaya rutin, dan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan,” ujarnya.
Dalam pembahasan itu, Komisi IV juga menerima laporan mengenai perkembangan Program Sekolah Rakyat di Kota Samarinda. Program tersebut dinilai menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Tanggal 30 Juli nanti akan ada MPLS untuk Sekolah Rakyat di Palaran. Ada sekitar 270-an murid baru yang akan bergabung dengan murid-murid yang lama,” katanya.
Sri Puji menilai keberlangsungan Sekolah Rakyat memerlukan dukungan anggaran yang memadai agar seluruh kegiatan pendidikan dan pelayanan kepada peserta didik dapat berjalan secara optimal. Selain itu, berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat juga membutuhkan ruang fiskal yang lebih besar.
Ia berharap pada pembahasan APBD Tahun 2027 tidak lagi terjadi pengurangan anggaran akibat kebijakan efisiensi seperti yang terjadi sebelumnya. Menurutnya, kebutuhan masyarakat di sektor sosial justru terus meningkat sehingga perlu menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan anggaran daerah.
“Harapannya anggaran ditambah, mudah-mudahan tidak ada efisiensi kembali. Dulu usulan sekitar Rp23 miliar akhirnya menjadi Rp17 miliar. Kami ingin kebutuhan masyarakat, terutama bantuan sosial dan layanan dasar, bisa terpenuhi dengan baik,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Samarinda menilai penguatan anggaran tidak hanya akan meningkatkan kualitas pelayanan sosial, tetapi juga memperluas jangkauan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial. Dukungan tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan warga sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
DPRD berharap pembahasan APBD Tahun 2027 memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sektor sosial sehingga berbagai program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, termasuk Sekolah Rakyat, dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi warga Kota Samarinda.
(Rir/Adv DPRD Samarinda)
