DPRD Samarinda

Deni Sebut Relawan Berada di Garis Depan Penanganan, Butuh Tambahan Anggaran

Masih terus terjadi, relawan berupaya memadamkan karhutla yang terjadi.(Rfh)

Bujurnews.com, Samarinda – Keterlibatan relawan menjadi bagian dari penanganan Karhutla di Samarinda.

Selain unsur pemerintah, para relawan ikut bergerak ketika kebakaran terjadi dan membantu proses pemadaman di lapangan.

DPRD Samarinda menilai kontribusi tersebut perlu diimbangi dengan dukungan perlengkapan keselamatan.

Terlebih, personel yang terlibat dalam pemadaman harus menghadapi kondisi lingkungan yang berisiko.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan kebutuhan dasar relawan tidak boleh diabaikan selama masa tanggap darurat masih berjalan.

Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian ialah ketersediaan APD untuk mengurangi risiko keselamatan saat menjalankan tugas.

Persoalan anggaran penanganan Karhutla juga akan berkaitan dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Deni menyebut DPRD Samarinda telah menerima draf usulan KUA-PPAS dari Pemerintah Kota Samarinda.

Tahapan berikutnya ialah pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Untuk draf usulan KUA-PPAS dari Pemkot sudah kita terima. Kita agendakan Rabu rapat dengan TAPD. Senin depan kita harus sudah melakukan kesepakatan, karena akhir bulan ini kita sudah melakukan pengesahan,” jelasnya pada Senin (14/9/2026).

DPRD menargetkan pembahasan tersebut menghasilkan kesepakatan sebelum pengesahan pada akhir September 2026.

Dalam proses itu, dewan juga akan melihat besaran pergeseran anggaran dari APBD murni yang diarahkan untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana.

DPRD Samarinda ingin memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai besaran anggaran yang digeser serta penggunaannya.

Informasi tersebut dinilai penting untuk memastikan kebutuhan penanganan Karhutla, termasuk perlindungan bagi relawan, memiliki dukungan anggaran yang memadai.

Deni berharap pembahasan bersama BPBD dan TAPD dapat memberikan kejelasan mengenai kebutuhan serta alokasi anggaran selama masa tanggap darurat.

“Paling tidak kita sudah punya gambaran angka pergeseran dari APBD murni yang kita sahkan,” Deni memungkasi.(Adv/Rfh)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button