DPRD Samarinda

DPRD Samarinda Desak Pemkot Segera Bayarkan Insentif Guru, Keterlambatan Dinilai Bebani Ekonomi Tenaga Pendidik

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi.

Bujurnews.com, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda didesak segera menuntaskan pembayaran insentif guru yang hingga kini belum sepenuhnya terealisasi.

Keterlambatan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius karena menyangkut pemenuhan hak tenaga pendidik sekaligus kondisi kesejahteraan mereka.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menilai persoalan pembayaran insentif tidak boleh terus berlarut-larut.

Pasalnya, para guru tetap dituntut menjalankan kewajiban mengajar dan memenuhi tanggung jawab profesionalnya, meskipun hak finansial yang seharusnya diterima belum sepenuhnya dibayarkan.

Ia mengungkapkan, kondisi tersebut bahkan berpotensi mendorong sebagian tenaga pendidik mencari alternatif pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Salah satu pilihan yang ditempuh adalah menggunakan layanan pinjaman online (pinjol) karena proses pencairannya relatif cepat.

“Haknya belum tertunaikan, kewajibannya harus sudah diselesaikan. Akhirnya salah satu di antara cara yang paling cepat ini ke pinjol,” ujarnya pada Rabu (11/11/2026).

Menurut Ismail, tekanan kebutuhan rumah tangga yang tidak sebanding dengan kondisi keuangan dapat membuat guru mengambil keputusan meminjam uang secara daring.

Terlebih, ketika insentif yang diharapkan belum diterima, sementara kebutuhan sehari-hari tetap harus dipenuhi.

Dia juga menyebutkan data yang diperolehnya menunjukkan sekitar 40 persen pengguna pinjaman online berasal dari kalangan guru.

Angka tersebut, menurutnya, menjadi gambaran yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam kaitannya dengan kondisi ekonomi tenaga pendidik.

Meski demikian, Ismail menilai persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan melihat kebiasaan masyarakat menggunakan layanan pinjaman online.

Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan faktor yang dapat memicu meningkatnya ketergantungan terhadap pinjaman tersebut, termasuk keterlambatan pemenuhan hak finansial.

Menurutnya, kesejahteraan guru merupakan salah satu aspek penting yang perlu dijaga agar proses pendidikan dapat berjalan optimal.

Guru yang menghadapi tekanan ekonomi berisiko kesulitan berkonsentrasi dalam menjalankan tugas, sehingga persoalan kesejahteraan tidak semestinya dipandang sebagai persoalan administratif semata.

Selain mendorong percepatan pembayaran insentif, Ismail turut menyoroti pentingnya peningkatan literasi keuangan di tengah masyarakat.

Pemahaman mengenai pengelolaan pendapatan, penggunaan pinjaman, hingga risiko pembiayaan daring dinilai perlu diperkuat untuk mencegah masyarakat terjerat persoalan utang.

Dia mengingatkan, kemudahan akses pinjaman online harus diimbangi dengan pengetahuan yang memadai mengenai konsekuensi penggunaannya.

Tanpa pemahaman tersebut, layanan pinjaman yang semula dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak justru berpotensi menimbulkan persoalan keuangan berkepanjangan.

“Kalau literasi keuangan kita bermasalah, penggunaannya juga akan bermasalah. Ini memang menjadi pekerjaan rumah agar masyarakat terhindar dari persoalan pinjol,” jelasnya.

Karena itu, Ismail berharap Pemkot Samarinda segera mengevaluasi persoalan pembayaran insentif guru dan memastikan kewajiban tersebut masuk dalam agenda prioritas pemerintah daerah.

Ia menegaskan, pemenuhan hak tenaga pendidik harus menjadi perhatian agar para guru tidak terus dibebani persoalan ekonomi di tengah tuntutan pekerjaan yang harus tetap dijalankan.

“Insentif guru harapannya menjadi salah satu skala prioritas yang juga diprioritaskan oleh Pemerintah Kota Samarinda,” demikian Ismail.

(Adv/Rfh)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button