Karhutla Kukar Picu Kekhawatiran Gangguan Pernapasan, DPRD Desak Pemerintah Perkuat Mitigasi
Foto: anggota DPRD Kukar, Akbar Haka
Bujurnews, Tenggarong — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kutai Kartanegara (Kukar) mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Keluhan gangguan pernapasan, terutama pada anak-anak, menjadi perhatian anggota DPRD Kukar, Akbar Haka, yang meminta pemerintah daerah memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran.
Akbar menilai, paparan asap tidak boleh dianggap sebagai persoalan lingkungan semata. Kondisi tersebut juga menyangkut keselamatan kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan yang memiliki aktivitas di luar ruangan.
“Ini berbahaya karena berkaitan dengan penyakit saluran pernapasan, terutama bagi anak-anak yang beraktivitas di luar ruangan,” kata Akbar, Senin, 12 Oktober 2026.
Menurut dia, penanganan karhutla membutuhkan langkah yang terencana dan terukur. Pemerintah kabupaten perlu mengoordinasikan upaya mitigasi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan agar penanganan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.
Pemetaan kawasan rawan, identifikasi persoalan di lapangan, serta penentuan langkah pencegahan dinilai perlu menjadi bagian dari strategi pemerintah. Dengan demikian, penanganan tidak hanya dilakukan ketika kebakaran sudah meluas, tetapi juga diarahkan untuk mengurangi potensi munculnya titik api baru.
Akbar mengakui, penanggulangan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Namun, ia meminta pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan unsur masyarakat diperjelas agar upaya penanganan tidak sekadar bergantung pada imbauan maupun bantuan sementara.
Ia juga menyoroti penggalangan donasi yang dilakukan sejumlah unsur pemerintah untuk membantu penanganan dampak karhutla. Menurut Akbar, kegiatan pengumpulan bantuan lebih tepat digerakkan oleh komunitas dan masyarakat, sementara pemerintah harus mengambil peran utama dalam penanganan berskala luas.
“Kalau donasi, itu cukup dilakukan teman-teman komunitas. Pemerintah mestinya mulai memitigasi dalam skala yang lebih besar dan menentukan langkah apa yang harus diambil,” ujarnya.
Akbar mengingatkan, dampak kebakaran tidak selalu terbatas pada wilayah tempat api muncul. Kabut asap berpotensi menyebar hingga melintasi batas wilayah, bahkan mencapai negara tetangga apabila kebakaran tidak segera dikendalikan.
Karena itu, ia meminta pemerintah meningkatkan intensitas penanganan melalui koordinasi lintas wilayah dan langkah mitigasi yang lebih sistematis.
Perlindungan kelompok rentan juga perlu menjadi prioritas selama kabut asap masih menyelimuti permukiman. Anak-anak yang mengikuti kegiatan belajar serta masyarakat yang bekerja di luar ruangan menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih karena berpotensi mengalami paparan asap secara langsung.
Akbar berharap pemerintah tidak menunggu dampak kesehatan masyarakat semakin meluas untuk mengambil tindakan. Penanganan karhutla, menurut dia, harus dilakukan secara serius dengan mengutamakan keselamatan warga sekaligus mencegah kebakaran meluas ke kawasan lain. (adv/dprdkukar)
