Foto: Agenda Penyerahan SK legalitas kepengurusan BPPD Kutim periode 2026–2030 di Hotel Royal Victoria Sangatta, Senin (28/9/2026). (Rangga R/Bujurnews)
Bujurnews, Sangatta – Sektor pariwisata Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memasuki babak baru. Setelah vakum lebih dari empat tahun sejak 2020, Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kutim kembali diaktifkan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) legalitas kepengurusan BPPD Kutim periode 2026–2030 di Hotel Royal Victoria Sangatta, Senin (28/9/2026).
Penyerahan SK tersebut menjadi dasar legalitas bagi pengurus untuk kembali menjalankan fungsi promosi dan pengembangan pariwisata daerah.
Namun, pengurus BPPD menegaskan bahwa agenda tersebut bukan pelantikan. Kegiatan difokuskan pada penyerahan SK legalitas sekaligus silaturahmi dengan para pelaku industri pariwisata.
Ketua BPPD Kutim, Heri Suratman Aras, yang juga merupakan perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kutim, menyatakan kesiapan menggerakkan kembali roda organisasi bersama seluruh unsur pariwisata.
Sekretaris BPPD Kutim Ashkar Muzakkar, mengatakan pengesahan kepengurusan menjadi momentum untuk menghidupkan kembali fungsi BPPD setelah vakum cukup lama.
Menurut dia, keberadaan BPPD memiliki landasan hukum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan Bupati Kutim Nomor 33 Tahun 2016, serta diperkuat SK Bupati Kutai Timur.
“Penegasannya, acara hari ini adalah penyerahan resmi SK legalitas BPPD Kutim yang sempat vakum lebih dari empat tahun, sekaligus silaturahmi dengan para pelaku pariwisata. Ini bukan pelantikan,” tegas Ashkar.
Setelah kepengurusan resmi terbentuk, sembilan unsur kebijakan BPPD akan menentukan Direktur Eksekutif Unsur Pelaksana. Selanjutnya, organisasi akan menggelar rapat kerja untuk menyusun AD/ART serta program kerja strategis.
BPPD Kutim menjadi wadah kolaborasi berbagai unsur strategis dalam industri pariwisata. Kepengurusan melibatkan perwakilan Kadin Kutim, akademisi dari STIPER Kutim dan Universitas Terbuka (UT) Kutim, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), ASITA melalui Amanina Travel, Komunitas Campervan Indonesia, Indonesian Chef Association (ICA), serta pelaku usaha travel dan transportasi.
Reaktivasi BPPD diharapkan tidak berhenti pada promosi destinasi. Kesiapan industri pariwisata menjadi bagian penting yang harus berjalan beriringan.
Anggota BPPD Kutim dari unsur PHRI, Cing Cing Wahyuni, S.I.Kom., mengatakan promosi destinasi harus dibarengi peningkatan kualitas pelayanan.
“Jangan sampai promosinya sudah gencar, tetapi pelayanan di hotel dan restoran yang didapatkan wisatawan tidak sesuai. PHRI fokus pada pembenahan pelayanan dan kualitas SDM,” ujarnya.
Menurutnya, PHRI telah menjalankan sejumlah program peningkatan kapasitas pekerja, salah satunya melalui pelatihan work-life balance bagi pekerja hotel dan restoran.
“Harapannya, pekerja bisa melayani tamu dengan optimal dan nyaman,” lanjutnya.
Reaktivasi BPPD juga mendapat sambutan dari dunia pendidikan vokasi. Guru Jurusan Usaha Layanan Pariwisata SMK, Farah Dina, menyebut kehadiran BPPD membuka ruang kolaborasi yang selama ini dibutuhkan sekolah.
Sebagai salah satu sekolah yang memiliki jurusan pariwisata di Kutim, pihaknya masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai keterbatasan materi pembelajaran terkini, tenaga pendidik, hingga jejaring promosi.
“Kehadiran BPPD sangat membantu kami di sekolah. Kami bisa berkolaborasi menghadirkan narasumber ahli, memperoleh data destinasi baru yang belum terekspos, hingga melatih siswa dalam praktik promosi pariwisata daerah,” katanya.
Kolaborasi tersebut diharapkan membuat pendidikan vokasi semakin dekat dengan kebutuhan industri pariwisata di Kutim.
Sementara itu, penguatan sumber daya manusia pariwisata juga telah dilakukan sejumlah asosiasi yang kini menjadi bagian dari BPPD.
HPI Kutim, misalnya, rutin memfasilitasi sertifikasi pemandu wisata mulai tingkat muda, madya hingga eksekutif. Termasuk sertifikasi pemandu selam, pemandu arung jeram di Sungai Seleq Miau, serta pelatihan keselamatan wisata tirta di Pulau Miang.
Di sektor kuliner, perwakilan ICA Kutim Pinanggih Joko Utoro sebelumnya mencatat prestasi nasional dengan meraih Rekor MURI pada Oktober 2024 melalui olahan Ikan Tuna Masak Sambal Bawang Tiwai.
Ke depan, ICA bersama BPPD berencana mengangkat lebih banyak kuliner autentik Kutim. Di antaranya Sambal Terong Pipit khas Sangatta dan ragam kuliner pesisir Sangkulirang.
Selain promosi destinasi, BPPD juga mulai menyoroti peluang pengembangan fasilitas pendukung pariwisata.
Termasuk wacana pengembangan fasilitas hiburan tepi pantai atau beach club di kawasan pesisir Kutim. BPPD menyatakan rencana tersebut perlu dikaji secara matang agar pengembangan pariwisata tetap sejalan dengan kearifan lokal dan karakter masyarakat setempat.
Sementara persoalan infrastruktur menuju sejumlah destinasi unggulan, seperti kawasan Karst Karangan dan Pantai Sekerat, BPPD menyebut pembangunan fisik merupakan kewenangan OPD teknis. BPPD akan mengambil peran pada aspek promosi dan koordinasi lintas sektor.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah keberlanjutan agenda Karisma Event Nusantara (KEN) yang digelar Kementerian Pariwisata.
Setelah Pesta Adat Lomplai di Muara Wahau masuk dalam agenda KEN selama tiga tahun berturut-turut, BPPD mulai menyiapkan alternatif event untuk tahun berikutnya.
Salah satu usulan yang tengah didorong adalah Pesta Laut Sekerat Nusantara di Pantai Sekerat.
“Kami berkomitmen agar tradisi KEN di Kutai Timur terus berlanjut. Harapannya, event tersebut dapat memicu kunjungan wisatawan dari luar daerah dan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat, okupansi hotel, hingga sektor transportasi lokal,” pungkas pengurus BPPD Kutim. (RR)
