Pemkot Balikpapan Tunggu Kepastian Pusat, Berharap Defisit APBD 2027 Berkurang
Bujurnews.com, Balikpapan – Rencana pembiayaan sejumlah komponen belanja daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 berpotensi memengaruhi kemampuan keuangan Kota Balikpapan tahun depan. Namun, pemerintah kota belum dapat menghitung dampaknya terhadap anggaran karena masih menunggu keputusan tertulis dari pemerintah pusat.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, Jumat (23/10/2026) mengatakan informasi mengenai rencana pengalihan beban belanja tersebut sejauh ini belum disertai surat resmi yang dapat dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian anggaran.
Menurutnya, kepastian kebijakan sangat diperlukan mengingat Balikpapan tengah menghadapi proyeksi defisit anggaran pada 2027. Apabila sebagian belanja nantinya benar-benar ditanggung pemerintah pusat, beban yang harus dipenuhi melalui APBD berpeluang menjadi lebih ringan.
Agus menilai kondisi tersebut dapat memberikan tambahan ruang bagi pemerintah daerah dalam mengatur keuangan, terutama untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja dan kemampuan fiskal yang tersedia.
“Kami masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Kalau sudah ada surat resmi mengenai belanja yang akan dialihkan ke APBN, tentu ini bisa membantu mengurangi proyeksi defisit yang cukup besar pada tahun depan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, informasi sementara yang beredar menyebutkan pengurangan beban belanja berpotensi berada pada kisaran 30 hingga 50 persen. Kendati demikian, angka tersebut belum bisa dipastikan karena pemerintah daerah belum menerima ketentuan resmi mengenai besaran maupun jenis belanja yang akan ditanggung APBN.
Agus menegaskan, Pemkot Balikpapan tidak ingin terburu-buru mengambil langkah hanya berdasarkan informasi lisan atau pemberitaan. Pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu bagaimana skema pembiayaan tersebut akan diterapkan, termasuk dampaknya terhadap perencanaan keuangan daerah.
Jika kebijakan itu terealisasi, pengurangan beban belanja diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki posisi fiskal Balikpapan. Salah satu perhatian utama ialah menekan defisit yang diproyeksikan terjadi pada tahun anggaran 2027.
Meski peluang tersebut dinilai dapat membantu, Pemkot Balikpapan saat ini masih berpegang pada perencanaan yang telah disepakati bersama DPRD. Belum ada perubahan anggaran yang dilakukan karena dasar kebijakan dari pemerintah pusat belum diterima secara tertulis.
Menurut Agus, menjaga konsistensi perencanaan menjadi penting agar keputusan keuangan daerah tetap memiliki landasan administrasi yang jelas. Pemerintah juga perlu menghindari perubahan perhitungan anggaran yang berpotensi menimbulkan persoalan apabila informasi awal ternyata berbeda dari ketentuan final.
“Selama belum ada pemberitahuan resmi secara tertulis, kami belum melakukan perubahan terhadap perencanaan anggaran. Untuk sementara, acuan yang digunakan tetap kesepakatan sebelumnya bersama DPRD,” tegasnya.
Ke depan, kepastian dari pemerintah pusat akan menjadi salah satu faktor yang menentukan langkah Pemkot Balikpapan dalam menyusun dan menjaga keseimbangan APBD 2027. Pemerintah daerah berharap skema pembiayaan tersebut dapat memberikan ruang fiskal yang lebih memadai tanpa mengganggu keberlangsungan pembangunan maupun pelayanan publik.
Agus menegaskan, setiap penyesuaian nantinya harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat. “Kami berharap kebijakan dari pemerintah pusat segera memiliki kejelasan agar bisa menjadi dasar dalam menentukan langkah anggaran ke depan, terutama untuk mengurangi defisit dan menjaga agar program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” pungkasnya. (*/ADV/Diskominfo Balikpapan)
