Bujurnews, Kutai Timur – Anggota Komisi A DPRD Kutim, Siang Geah mengatakan, perlu adanya langkah-langkah untuk memitigasi ketahanan pangan di Kutim. Salah satunya langkah untuk mitigasi yakni melakukan terobosan.
“Pemerintah harus berani melakukan terobosan. Seperti tentang peraturan hukum yang ada,” katanya, Jumat (10/11/2023).
Siang Geah juga mengatakan, Pemerintah harus membuat aturan yang jelas, apalagi mengenai ketahanan pangan. Sehingga dengan aturan yang jelas, hal ini bisa melakukan tindakan revolusioner (sikap mendukung revolusi).
“Seperti segera melakukan gerakan, yaitu subtitusi pangan. Jadi, pangan tidak harus tersedia sebagai komentator berat, tetapi bisa budayakan budaya makan lokal,” kata Siang Geah.
Kemudian, Pemerintah juga diharapkan bisa berani membuat gerakan untuk mengurangi masyarakat makan nasi. Hal itu dimaksudkan agar produksi beras bisa lebih ditingkatkan untuk kedepannya.
“Meningkatkan produksi itu harus. Kalau langkah-langkah ini tidak dilakukan, kita khawatir akan mengalami sesuatu yang berkaitan dengan pangan kedepannya,” ujarnya.
Politisi PDI-P itu menyebutkan visi untuk mencapai swasembada pangan sejalan dengan misi PDI-P yang menekankan pentingnya Indonesia menjadi swasembada pangan.
Salah satu langkah kongkrit dalam mencapainya adalah melalui program pangan etalase yang sedang dijalankan di Kutim.
“Kutim adalah surga pertanian, dengan luas lahan dan kondisi tanah yang subur . Program food estate tidak hanya fokus pada tanaman padi, tetapi juga tanaman pokok pengganti nasi seperti talas, ubi, singkong dan lainnya. Ini dilakukan secara sistematis dan menyeluruh,” pungkasnya. (adv/kei/ja)
