Agus Aras Bahas Tantangan Pemilukada Langsung: Demokrasi Harus Dijalankan dengan Jujur dan Berkeadilan
Bujurnews.com, Kutim – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) H. Agus Aras kembali menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah yang telah memasuki edisi ke-10. Pada kesempatan kali ini, ia mengangkat tema “Pemilukada Langsung: Masalah dan Tantangannya” dalam forum yang digelar di Gang Syech Yusuf, RT 59, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Selasa (14/10/2025).
Acara tersebut menghadirkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutim, Hasan Basri, sebagai narasumber utama yang memaparkan berbagai dinamika pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, mulai dari aspek teknis penyelenggaraan hingga tantangan sosial-politik yang kerap muncul di lapangan.Turut hadir Ketua RT 59 Indra, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta puluhan warga yang antusias mengikuti jalannya diskusi yang berlangsung terbuka dan interaktif.
Dalam pemaparannya, H. Agus Aras menyoroti sejumlah persoalan klasik dalam pelaksanaan Pemilukada langsung, seperti tingginya biaya penyelenggaraan, kesiapan sumber daya manusia penyelenggara di tingkat bawah, hingga potensi gesekan sosial akibat perbedaan pilihan politik.
“Dalam pemilu serentak kemarin kita banyak belajar. Ada daerah yang harus mengulang pemungutan suara, ada pula calon yang menggugat hasil. Ini menjadi catatan penting bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi agar demokrasi kita semakin matang,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat itu juga mengingatkan bahwa sistem Pemilukada langsung memang membuka ruang partisipasi rakyat yang luas, namun menuntut profesionalisme dan integritas tinggi dari seluruh pihak yang terlibat, baik penyelenggara maupun masyarakat pemilih.
“Penyelenggara harus memahami tugasnya secara menyeluruh, mulai dari proses pencoblosan hingga penetapan hasil. Dibutuhkan SDM yang kompeten dan berintegritas agar tidak terjadi pelanggaran yang merusak kepercayaan publik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Agus Aras menyoroti mahalnya biaya politik yang menjadi salah satu akar masalah dalam demokrasi lokal. Ia menegaskan, politik transaksional harus ditekan karena dapat menggerus nilai keadilan dan kualitas demokrasi.
“Kita berharap masyarakat semakin dewasa dalam berdemokrasi. Politik uang dan jual beli suara harus kita lawan bersama. Demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh jika dijalankan dengan jujur dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Menurut Agus Aras, kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah bukan sekadar forum sosialisasi, melainkan wadah untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi yang bersih dan berkeadilan.
“Saya ingin demokrasi kita ke depan lebih berkualitas. Siapa pun yang terpilih baik gubernur, bupati, maupun wali kota harus benar-benar sosok yang mampu menjalankan amanah rakyat dan membawa daerah ke arah yang lebih baik,” pungkasnya. (*)
