Bujurnews, Samarinda – Gubernur Kalimanat Timur, Rudy Mas’ud akhirnya membatalkan rencana pembelian mobil dinas senilai Rp8,5 miliar setelah menuai kritik publik dan teguran dari pemerintah pusat.
Keputusan tersebut disampaikan Rudy melalui akun Instagram pribadinya, Senin (2/3). Ia menyatakan pembatalan dilakukan setelah mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
“Kami ingin menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim memutuskan untuk membatalkan mobil dinas gubernur yang sebelumnya direncanakan,” ujar Rudy.
Ia menegaskan keputusan tersebut tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan maupun pelayanan publik.
“Fokus kami tetap pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Suami anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Syarifah Suraidah itu juga menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang muncul.
“Di bulan yang penuh maghfirah, teriring permohonan maaf kami kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kaltim,” ucapnya.
Ia menyebut kritik publik akan menjadi energi bagi pemerintahannya dalam mewujudkan Kaltim yang lebih baik.
Pekan lalu, saat polemik mencuat, Rudy mengaku belum menerima mobil dinas tersebut dan masih menggunakan kendaraan pribadi.
“Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil,” ujarnya saat itu.
Rudy sebelumnya juga beralasan bahwa kebutuhan mobil dinas berkaitan dengan kondisi geografis Kaltim dan statusnya sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, sebagai daerah yang memangku IKN dan menerima tamu nasional hingga internasional, kepala daerah perlu kendaraan representatif untuk menjaga “marwah” daerah.
Ia bahkan mengutip aturan pengadaan mobil dinas kepala daerah berdasarkan, yakni kapasitas maksimal 3.000 cc untuk sedan dan 4.200 cc untuk jeep.
“Mobil yang diadakan itu hanya 3.000 cc. Soal harga ada rupa, ada mutu, ada kualitas,” katanya kala itu.
Polemik pengadaan mobil dinas ini tidak hanya ramai di media sosial, tetapi juga memicu teguran dari selaku Wakil Menteri Dalam Negeri.
Selain itu, (KPK) juga menyatakan akan menelisik pengadaan barang mewah tersebut.
Pembatalan ini menjadi langkah mundur Pemprov Kaltim di tengah sorotan publik soal prioritas anggaran, terutama saat kondisi fiskal daerah disebut mengalami tekanan.
Keputusan itu sekaligus menutup sementara polemik yang sempat memicu perdebatan luas tentang sensitivitas pejabat terhadap situasi ekonomi masyarakat.
