Bujurnews.com, Samarinda – DPRD Kota Samarinda mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) mempercepat pemerataan mutu pendidikan agar tidak lagi muncul anggapan adanya sekolah favorit maupun sekolah yang kurang diminati. Menurut DPRD, setiap sekolah negeri harus mampu memberikan kualitas layanan yang setara sehingga masyarakat memiliki kepercayaan yang sama terhadap seluruh satuan pendidikan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, saat menyoroti pemerataan kualitas pendidikan di Kota Samarinda, Selasa (14/7/2026).
Novan menjelaskan bahwa secara kurikulum seluruh sekolah negeri telah menggunakan standar yang sama. Karena itu, faktor yang selama ini membentuk persepsi masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh perbedaan fasilitas pendukung yang tersedia di masing-masing sekolah.
“Sebenarnya kurikulum di setiap sekolah negeri itu sama, bahkan secara nasional juga sama. Yang membedakan adalah fasilitas-fasilitas yang ada di setiap sekolah. Ini yang memang menjadi PR bersama,” ujarnya.
Menurutnya, masih terdapat sekolah yang memiliki laboratorium, lapangan olahraga, maupun sarana pembelajaran yang lebih lengkap dibandingkan sekolah lainnya. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat cenderung memilih sekolah tertentu saat pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Ia menyebut pemerintah daerah telah melakukan peningkatan sarana pendidikan secara bertahap. Namun, dengan jumlah sekitar 164 sekolah dasar (SD) negeri dan 50 sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Samarinda, proses pemerataan membutuhkan waktu serta dukungan anggaran yang memadai.
“Kalau kita bicara pemerataan, maka sarana dan prasarana itu harus terus dibenahi. Memang jumlah sekolah kita cukup banyak sehingga penanganannya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan APBD,” katanya.
Selain pembenahan fasilitas, Novan menilai kualitas pelayanan pendidikan juga harus menjadi perhatian. Ia meminta Dinas Pendidikan segera merespons setiap laporan masyarakat apabila ditemukan tenaga pendidik yang tidak menjalankan tugas secara optimal.
“Jangan sampai kita sudah minim di fasilitas yang belum merata, kemudian kualitas mengajarnya juga ikut menjadi persoalan. Kalau ada laporan masyarakat terkait oknum guru yang kurang disiplin, harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Menurut Novan, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh bangunan sekolah yang megah atau kelengkapan fasilitas, tetapi juga oleh profesionalisme tenaga pendidik dalam memberikan layanan kepada peserta didik. Karena itu, peningkatan infrastruktur dan penguatan kualitas sumber daya manusia harus berjalan beriringan.
DPRD Kota Samarinda berharap pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan terus menjadi prioritas pemerintah daerah. Dengan kualitas sekolah yang semakin setara, masyarakat diharapkan tidak lagi memandang adanya sekolah favorit, melainkan memperoleh jaminan bahwa setiap sekolah negeri mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh peserta didik.
(Rir/Adv DPRD Samarinda)
