AdvertorialDPRD Kaltim

DPRD Kaltim Gelar Paripurna Ke-44, APBD 2026 Mulai Masuki Tahap Pembahasan

Bujurnews.com, Kaltim – DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-44 dengan agenda penyampaian Nota Penjelasan Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 di Gedung Utama DPRD Kaltim, Sabtu (29/11/2025).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud yang turut didampingi Wakil Ketua Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana. Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni hadir mewakili Gubernur, sementara Sekretaris DPRD Norhayati Usman mendampingi jalannya sidang paripurna.

Sebanyak 24 anggota DPRD hadir bersama unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, tenaga ahli, dan sejumlah undangan. Paripurna ini menjadi langkah awal penjabaran APBD 2026 sebelum memasuki tahapan pembahasan fraksi dan komisi.

Hasanuddin Mas’ud dalam sambutannya mengatakan penyusunan APBD 2026 mengacu pada arah Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS). “Kesepakatan KUA–PPAS sudah kita tandatangani bersama Gubernur dan Wakil Gubernur pada Paripurna ke-34. Ini menjadi landasan dalam menyusun anggaran 2026,” ujarnya.

Ia menekankan paripurna kali ini menjadi bagian dari mekanisme wajib penyusunan APBD. Setelah penyampaian nota keuangan, masing-masing fraksi akan menyampaikan pandangan umum pada paripurna berikutnya. “Kita ingin seluruh proses berjalan transparan dan mengikuti tata tertib,” tambahnya.

Sementara itu, Sekda Sri Wahyuni memaparkan gambaran fiskal daerah tahun 2026. Pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp14,25 triliun, terdiri dari PAD sebesar Rp10,75 triliun, pendapatan transfer Rp3,13 triliun, dan lain-lain pendapatan sah Rp362,03 miliar. “Struktur pendapatan ini mencerminkan tantangan fiskal yang harus dikelola secara hati-hati,” ujarnya.

Belanja daerah 2026 diproyeksikan sebesar Rp15,15 triliun, dengan komposisi belanja operasi Rp8,16 triliun, belanja modal Rp1,06 triliun, belanja tidak terduga Rp33,93 miliar, dan belanja transfer Rp5,89 triliun. Pemerintah juga merencanakan penerimaan pembiayaan Rp900 miliar untuk menutup selisih anggaran. (Adv/Rir)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button